loading...
Sebagian sudah menikmati bonus demografi bahkan sejak tahun 2012, tetapi ada pula wilayah-wilayah yang diperkirakan hingga tahun 2050 tidak pernah menikmati bonus demografi.
"Hal ini tentunya menjadi perhatian untuk dilakukannya pengelolaan kependudukan agar terjadi keseimbangan persebaran penduduk dan pemerataan pembangunan termasuk dalam pembangunan SDM melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana,dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)," kata Plh. Sekretaris Utama, Agus Sukiswo pada Seminar Nasional Hari Kependudukan Dunia Tahun 2018, di Auditorium BKKBN, Jakarta Timur, Rabu (25/7/2018).
Pembangunan keluarga juga dipengaruhi oleh program KB karena berkesinambungan dengan isu pertambahan jumlah penduduk yang dinilai kurang merata di Indonesia. Hasil Sensus Penduduk tahun 2010 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 semakin jelas menunjukkan bahwa pertambahan dan pertumbuhan penduduk di Indonesia meningkat.
Isu pertambahan jumlah penduduk ini menjadi ancaman terhadap daya dukung dan daya tampung bumi. Hal ini bahkan menjadi pemikiran dunia karena populasi dunia juga tumbuh dengan cepat.
Menurut data lembaga kependudukan PBB, yaitu UNFPA, populasi dunia saat ini mencapai hampir 7,6 miliar akan meningkat menjadi 8,6 miliar pada tahun 2030, 9,8 miliar pada tahun 2050, dan 11,2 miliar pada tahun 2100.
Untuk Indonesia, jumlah penduduknya saat ini hampir mencapai 262 juta, dan rata-rata laju pertumbuhan 1,43 %. "Salah satu upaya menekan laju pertumbuhan penduduk adalah Program KB, Program KB bukan hanya digunakan untuk menekan pertumbuhan penduduk, tetapi juga menyelamatkan nyawa para ibu,"ujar Agus.
Hak Asasi Manusia
Maka dari itu Kepala Perwakilan UNFPA Indonesia, Dr. Annette Sachs Robertson menegaskan bahwa KB adalah sebagai Hak Asasi Manusia. Karena ada faktor kesukarelaan, bebas dari paksaan, dengan tujuan penggunaan kontrasepsi bebas dan terinformasi untuk semua orang.
"Suatu kerangka hak asasi manusia yang berarti ketersediaan kontrasepsi utuk semua orang,"ujar Annette.
Selain itu hak atas kesehatan termasuk informasi dan pelayanan KB harus mencakup 5A, tersedia dalam kualitas yang memadai (available), dapar diakses dengan cara yang tidak diskriminatif dan dapat diakses secara fisik maupun finansial (accessible).
0 Response to "Membangun SDM untuk Nikmati Bonus Demografi melalui Program KKBPK"
Posting Komentar