loading...
Informasi yang dihimpun KORAN SINDO, KPU kota Makassar sampai saat ini sudah mendatangi KPU Sulsel sebanyak dua kali untuk berkonsultasi. Pertama kali, konsultasi itu dilakukan pada Selasa (24/4) yang berlangsung hingga malam hari. Konsultasi kedua, dilakukan Rabu (25/4/2018).
KPU kota Makassar diwakili dua orang anggota masing-masing ketua Syarif Amir dan komisioner divisi teknis Abdullah Mansyur. Keduanya lalu diterima oleh dua anggota KPU Sulsel Iqbal Latief dan komisioner divisi SDM dan Parmas Faisal Amir.
Rapat konsultasi yang mereka lakukan di ruang ketua KPU Sulsel tertutup dan berlangsung selama tidak kurang dari 3 jam. Rapat itu kemudian menyepakati, bahwa KPU kota Makassar didampingi KPU Provinsi akan bertolak ke Jakarta untuk menemui KPU RI hari ini, Kamis (26/4).
"Sekarang ini KPU Makassar mengkonsultasikan ke KPU Sulsel dan KPU RI untuk memantapkan proses tindak lanjut dari keputusan MA. Karena kami inikan kelembagaan hierarki," ujar ketua KPU Sulsel Iqbal Latief saat ditemui usai rapat konsultasi, kemarin sore.
Di KPU RI kata Iqbal, KPU kota Makassar yang akan didampingi pihaknya, akan menyampaikan apa yang terjadi di pemilihan wali kota Makassar saat ini. Di mana ada keputusan MA yang menguatkan keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) untuk mendiskualifikasi salah satu pasangan calon, dalam hal ini Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramstuti.
"Kami akan menyampaikan ke KPU RI bahwa akan ada keputusan seperti ini yang akan diambil oleh KPU kota Makassar. Kalau ada masukan-masukan kita akan terima," kata Iqbal Latief yang saat itu masih didampingi dua komisioner KPU kota Makassar dan Faisal Amir.
(Baca juga: Putusan MA Tak Berdasar, Pakar Sarankan KPU Makassar Ajukan PK)
Hanya saja kata Iqbal, dari konsultasi tersebut, KPU kota Makassar sebenarnya sudah berketetapan hati untuk melaksanakan keputusan MA. Soal perdebatan adanya keputusan final dan mengikat Panwaslu kota Makassar, menurut Iqbal, bukan lagi menjadi poin permasalahan.
"Pada prinsipnya KPU kota Makassar sudah berketetapan hati bahwa apapun yang sudah diputuskan oleh MA itu kita akan kaji untuk mendalami. Otomatis putusan PTTUN, putusan MA itu tentu berimplikasi dengan tidak lagi dipersoalkannya keputusan Panwaslu. Artinya, Gugur dengan sendirinya. Keputusan MA itu mengikat dan final," sambung dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) ini.
Lebih jauh Iqbal mengatakan, bahwa apa yang dilakukan oleh KPU kota Makassar sejauh ini sudah sesuai koridornya. Dimana, mereka elah melakukan langkah hukum untuk mempertahankan keputusan yang sudah mereka anggap benar.
"Jadi Kita ini sebagai lembaga yang menerima apa yang diputuskan. Panwaslu menguatkan kita, ternyata PTTUN malah melemahkan kita, putusan kita dianggap keliru. Kita Kasasi. Kasasi yang dimungkinkan dalam perundangan kita untuk melakukan itu. Ternyata kasasi memperkuat pttun. Ya sudah," pungkas Iqbal.
Selain masih harus melakukan konsultasi, penyebab lain yang membuat KPU kota Makassar belum mengeksekusi putusan MA lantaran belum ada salinan resmi yang diteruskan PTTUN kepada pengacara kedua belah pihak yang berperkara. Ketua KPU kota Makassar, Syarif Amir membenarkan itu.
0 Response to "Soal Putusan MA, KPU Kota Makassar Konsultasi ke Jakarta"
Posting Komentar