loading...
Pasalnya, negara majemuk seperti Indonesia mempunyai beragam perbedaan yang bisa dengan mudah menjadi penyebab kerenggangan hubungan sosial. “Keretakan kohesi sosial sangat rawan di negara plural. Jika isu sentimen primordialistik seperti SARA dijadikan jurus politik maka sangat berbahaya sekali,” ujar peneliti CSIS J Kristiadi dalam dialog “Kohesi Sosial yang Mulai Retak di Masyarakat” di Auditorium DPP Partai NasDem, Jakarta.
Menurutnya, cara berpolitik yang baik adalah dengan menggunakan isu-isu rasional, yang mana dalam menarik hati masyarakat melalui isu yang akan dijadikan kebijakan. “Misalkan partai harus menjelaskan memiliki ketertarikan pada hal pendidikan, pertanian, kelautan, atau pertahanan. Itu yang harus dijelaskan sehingga masyarakat diajari untuk memilih berdasarkan rasionalitas,” katanya.
Tetapi jika yang dikedepankan adalah isu identitas primordial yang bersifat kodrat dan keyakinan, hal itu akan menimbulkan perpecahan.
“Justru akan mengaduk-aduk emosi, dan itu berbahaya. Sudah banyak negara hancur karena kompetisi rasional menjadi irasional, yang puncaknya menyebarkan kebencian,” imbuhnya. Meski demikian, dirinya percaya bahwa keretakan kohesi sosial yang akhir-akhir ini terjadi dapat segera diperbaiki. Menurutnya, Indonesia memiliki kehebatan dalam hal menutupi konflik identitas meski sifatnya sudah sangat masif.
“Mudah-mudahan pilkada dan pemilu mendatang betul-betul, agar tokoh masyarakat dan aparat hukum lebih tegas dalam ambil tindakan kepada pihak yang menggunakan sentimen primordial untuk sebarkan kebencian,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Mahkamah Partai NasDem Saur Hutabarat mengatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya keretakan kohesi sosial di masyarakat karena belum dewasa dalam berdemokrasi.
“Kita masih menghadapi kebutaan demokrasi. Nilai-nilai untuk meng hargai perbedaan masih be lum tertanam,” imbuhnya. Menurutnya, pendidikan berpolitik juga harus terus dilakukan, khususnya oleh partai-partai politik itu sendiri. “Politik tanpa mahar itu juga bagian dari pendidikan,” tegasnya.
Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Assidiqie memprediksi bahwa politik pembelahan kemungkinan besar akan kembali terjadi dalam Pemilu 2019. Kondisi ini harus diantisipasi dengan seksama oleh para pemangku kepentingan pemilu.
Penyelenggara pemilu baik dari KPU, Bawaslu, hingga aparat keamanan harus bersikap dan bertindak profesional dengan tidak berpihak kepada salah satu kandidat tertentu. “Saya menilai suasana saat Pilpres 2014 mau pun Pilkada DKI 2017 akan kembali terjadi di Pemilu 2019. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan harus mengantisipasi agar tidak terjadi konflik di tengah masyarakat,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta (Selasa, 8/5). (Mula Akmal)
(nfl)
0 Response to "Isu Primordial Bisa Picu Keretakan Sosial"
Posting Komentar